stiqmuibinjai.or.id-Guru Besar Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Prof. Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag., mengajak umat Islam Indonesia membangun komitmen dalam mengembangkan dan memperkuat ekonomi dan bisnis syari’ah.
Demikian diungkapkan Yafiz, saat tampil sebagai narasumber, didampingi Dr. Abi Waqqas, M.E.I., selaku moderator, pada Muzakarah Pekan III Ramadhan 1447 Hijriah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kota Binjai, dengan tema “Ramadhan dan Geliat Ekonomi Syari’ah”, dalam acara yang digelar di Halaman Kantor MUI Kota Binjai, Ahad (08/03/2026).
“Umat Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia. Sehingga perlu ada reorientasi dan komitmen bersama dalam membangkitkan ekonomi dan bisnis berbasis syari’ah,” ungkap akademisi yang turut menjabat sebagai Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Sumatera Utara tersebut.
Dijelaskan Yafiz, sebanyak 87,13 persen dari total 286,69 juta jiwa populasi penduduk Indonesia pada 2025 merupakan umat Islam. Selain itu umat Islam juga mendominasi elite strategis nasional, baik sebagai politisi, birokrat, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, rohaniawan, TNI/Polri, dan lainnya.
Sayangnya menurut Yafiz, dominasi ini ternyata belum mampu menempatkan umat Islam sebagai elite strategis sektor ekonomi dan bisnis. Bahkan ada kecenderungan umat Islam Indonesia justru tertinggal.
Di sisi lain, sambungnya, realisasi potensi keuangan sosial Islam melalui zakat, wakaf, hibah, dan lainnya, belum optimal dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi umat Islam
Menariknya lagi, lanjut Yafiz, pertumbuhan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia juga terkesan lambat. Banyak pihak menyebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 20 persen. Padahal realitanya pangsa pasar (market share) bank syariah di Indonesia baru mencapai 7,6 persen.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Malaysia. Meskipun jumlah penduduk Muslim Malaysia hanya sebesar 58 persen, namun pertumbuhan lembaga keuangan syariahnya mampu mencapai 29 persen.
“Melihat semua fakta ini, dapat dikatakan ada kecenderungan umat Islam di Indonesia tertinggal dalam aspek ekonomi dan bisnis, serta tidak mampu mengoptimalkan aset dan kekayaan negaranya,” ujar Yafiz.
Diakuinya, ketertinggalan umat Islam di Indonesia dalam aspek ekonomi dan bisnis bukan tanpa alasan. Menurut Yafiz, faktor utamanya ialah cara pandang umat Islam dalam menjalankan ajaran agama masih terlalu mononton, karena hanya terpaku pada pelaksanaan ibadah mahdah (bersifat ritual), namun kerap mengeyampingkan sektor ekonomi (muamalah) akibat pemahaman agama yang parsial atau tidak kaffah.
Di sisi lain, sangat jarang ulama di Indonesia berbicara atau mengkaji permasalahan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam dalam dakwahnya, sehingga Umat Islam lebih berorienatasi menjalankan ajaran agama dalam aspek ibadah mahdah.
Padahal dalam ajaran Islam, Yafiz, menyebut, ekonomi dan bisnis ialah sunnah Rasulullah, sebagai ladang jihad untuk membangun kekuatan umat, sarana mengembalikan izzah dan kerhormatan umat, washilah dalam melakukan ibadah kepada Allah, serta sebagai risalah para Nabi dalam membawa misi tauhid dan kesejahteraan.
“Artinya kita harus totalitas dalam beragama. Sebab Islam memiliki tiga ajaran pokok. Pertama ialah aqidah, yang mengakut keimanan. Kedua adalah syari’ah, yaitu menyangkut amal dan aktivitas manusia, termasuk di dalamnya itu muamalah. Lalu ketiga ialah ahlaq,” jelas Yafiz.
Tentu saja, menurutnya, potensi dan peluang dalam membangun dan memperkuat ekonomi dan bisnis syari’ah di Indonesia relatif sangat besar.
Selain populasi umat Islam yang dominan, pengembangan ekonomi dan bisnis syari’ah di Indonesia juga didukung ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti masjid, sekolah Islam, dan pesantren, tersedianya pariwisata halal, penduduk usia produktif relatif besar, pertumbuhan industri keuangan syari’ah terus bertambah, pangsa pasar produk UMKM yang relatif besar, serta besarnya potensi dan realisasi zakat.
“Tentu saja upaya pengembangan ekonomi dan bisnis syri’ah ini harus didukung dengan kolaborasi yang baik antar elemen. Bukan hanya dari MUI, tetapi juga dari Pemerintah, lembaga-lembaga keuangan syari’ah, dan termasuk pula dari MES (Masyarakat Ekonomi Syari’ah),” seru Yafiz.
Sebelumnya, Ketua MUI Kota Binjai, H. Rizaldi Syarifuddin Nasution, S.Pd.I., M.M., dalam sambutannya, menegaskan komitmen MUI Kota Binjai untuk terus membina umat agar tidak hanya unggul dalam ibadah, tetapi juga memiliki kemandirian dan daya saing di bidang ekonomi dan bisnis.
Apalagi dari aspek ekonomi, menurutnya, Ramadhan tidak hanya dijadikan momentum peningkatan konsumsi, tetapi juga harus mampu menjadi sarana pendorong lahirnya aktivitas ekonomi yang mampu membawa keberkahan bagi masyarakat.
“Artinya, kita ingin geliat ekonomi di Kota Binjai selama Ramadhan dapat membawa keberkahan di semua aspek, bukan sekadar euforia konsumtif semata,” ujar Rizaldi.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos. M.M., Ketua Baznas Kota Binjai, Ir. H. Ansyarullah, M.M.A., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Dr. H. Mustapid, M.A., para camat dan lurah se-Kota Binjai, unsur pengurus MUI tingkat daerah dan kecamatan se-Kota Binjai, para pimpinan ormas Islam, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.
